birokrasi

  Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun minta Mahkamah Konstitusi (MK) menampik permintaan tes materi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijaksanaan Keuangan Negara serta Kestabilan Skema Keuangan untuk Perlakuan Wabah Covid-19. Faktanya, UU itu tidak melanggar Undang-Undang Landasan (UUD) 1945. Misbakhun yang bicara di sidang MK, Kamis (15/10/2020) dengan jadwal dengarkan respon DPR mengatakan jika beberapa pemohon tes materi UU itu tidak mempunyai legal standing. Untuk wakil dari faksi DPR, Misbakhun memperjelas penentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 jadi UU telah lewat proses sesuai dengan ketetapan. "Tidak jelas ada rugi hak serta/atau wewenang konstitusional beberapa pemohon berkaitan dengan klausal-pasal yang dimohonkan pengetesan serta kehadiran jalinan karena karena (causal verband) di antara alasan rugi hak serta/atau wewenang konstitusional," tutur Misbakhun yang sampaikan responnya dengan virtual. Sekarang

  Penyidik Cyber Polda Metro Jaya saat ini sedang cari pembikin serta penebar hoax penjarahan pusat belanja Thamrin City yang trending di sosial media. "Yang mencoba membuat ini akan kita kerjakan patroli cyber, kita dapatkan, kita proses, sebab ini menggelisahkan warga," kata Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (15/10/2020). Yusri memperjelas tidak ada penjarahan pusat belanja Thamrin City, yang berlangsung di situ ialah sekumpulan orang yang lakukan pelemparan serta penghancuran sarana yang mengakibatkan pecahnya beberapa jendela Thamrin City. kini permainan sabung ayam sudah resmi di indonesia   "Ramai di sosial media berlangsung penjarahan, saya tekankan tidak ada penjarahan, yang ada memang mereka pernah sampai ke situ serta lakukan pelemparan ke Thamrin City," imbuhnya seperti diambil Di antara. Yusri menyarankan warga untuk arif dalam memakai sosial media serta tidak asal menebarkan info yang diterima d

 Beskal Penuntut Umum (JPU) tuntut Direktur Penting PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara sepanjang umur. Disamping itu, dia dijatuhi hukuman bayar denda Rp 5 miliar subsider satu tahun kurungan. Benny dipandang dapat dibuktikan lakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas masalah pengendalian keuangan serta dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. "Memberi hukuman Terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara sepanjang umur," sebut Beskal Roni waktu membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/10/2020) malam. Beskal tuntut supaya majelis hakim yang menghakimi kasus ini memberi hukuman Benny dengan pidana uang alternatif sebesar Rp 6.078.500.000.000,00. Bila tidak dibayarkan pada waktu sebulan sesudah mendapatkan hukuman terus (inkrah), karena itu harta bendanya diambil alih serta dilelang oleh beskal untuk tutup uang alternatif. "Bila Terpidana dipastikan bersalah serta dijatuhi hu

 Juru Bicara Satgas Perlakuan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, masalah aktif virus corona di Papua terus bertambah sepanjang 4 minggu beruntun. Masalah aktif ialah masalah verifikasi positif Covid-19 dikurangi banyaknya pasien yang pulih serta wafat. Wiku menerangkan, di 27 September, masalah aktif Covid-19 di Papua ada di angka 35,7 %. Selanjutnya bertambah jadi 39,42 % di 4 Oktober, serta sentuh angka 43,35 % per 11 Oktober. "Di penilaian 2 minggu awalnya, Papua alami kenaikan masalah aktif. Ini berarti, masalah aktif di Papua bertambah prosentasenya sepanjang empat minggu beruntun," jelas Wiku dalam pertemuan jurnalis di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/10/2020). Tidak cuma masalah aktif, prosentase kesembuhan di Papua turun berarti dalam 2 minggu paling akhir. Di 27 September, angka kesembuhan di Papua sejumlah 62,8 %, tetapi turun di 4 Oktober jadi 59,06 %. Pengurangan angka kesembuhan kembali lagi berlangsung di 11 Oktober di angka 55,21 %. kini permainan sa

  Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai kirim surat ke Kapolri Jenderal Idham Azis, minta barisan Polri tidak represif waktu tangani massa tindakan, terutamanya berkaitan demonstrasi tolak RUU Cipta Kerja. Ia menerangkan, faksinya minta semua Kepolisian untuk memprioritaskan pendekatan humanis dalam tangani massa tindakan, ditambah pendemonstrasi RUU Cipta Kerja. "Ombudsman minta Kapolri memerintah ke semua Kepala Unit, Kepala Kepolisian Wilayah supaya memprioritaskan pendekatan persuasif serta humanis dalam lakukan pengamanan pekerjaan demonstrasi dan menghindar perlakuan represif," tutur Amzulian dalam penjelasannya, Kamis (15/10/2020). Amzulian merekomendasikan, bila pendekatan persuasif tidak bisa ditempuh karena keadaan yang tidak teratasi, terutamanya waktu demonstrasi RUU Cipta Kerja, lebih bagus Polri merangkum kembali lagi rencana langkah melakukan tindakan serta memakai alat sesuai konsep seimbang. kini permainan sabung ayam sudah resmi di indonesia   &q